Gaya maskulin pemerintah memulihkan bencana Sumatra: Hanya mau mengatur, tapi enggan menafkahi dan melindungi
Pemerintah seakan merasa menjadi “bapak”–pemberi nafkah, pelindung, pengayom, penentu arah, dan harus selalu tampak kuat, tidak boleh terlihat lemah, dan enggan mengakui keterbatasannya.
Penanganan bencana Sumatra yang melanda 53 kabupaten kota sudah berlangsung empat bulan. Namun hingga kini, negara seakan tak hadir secara memadai.
Ratusan ribu warga sempat mengungsi. Sebagian di antaranya bahkan masih harus berpuasa di tenda pengungsian. Belum jelas apakah mereka akan mendapatkan tempat tinggal kembali. Ada 104,7 hektare sawah rusak, dan 820 ribu ekor hewan mati atau hilang.
Sebagai profesor dan peneliti studi gender, saya ingin mengupas bagaimana politik penanganan bencana oleh pemerintah seperti menunjukkan persoalan yang lebih dalam. Ini bukan cuma masalah lemahnya koordinasi teknis atau anggaran terbatas.
Sikap pemerintah ini merupakan persoalan politik simbolis berbalut dimensi gender.
Pemerintah seakan merasa menjadi “bapak”–pemberi nafkah, pelindung, pengayom, penentu arah, dan harus selalu tampak kuat, tidak boleh terlihat lemah, dan enggan mengakui keterbatasannya.
Sementara masyarakat, penyintas bencana, seakan dianggap sebagai anak yang harus patuh kepada ayahnya. Sikap mereka akan dibalas dengan nafkah dan perlindungan. Dan di tengah keterbatasan kemampuan melindungi, sang bapak tetap berusaha keras mempertahankan kekuasaannya.
